Keraguan akan kebersihan setiap institusi yang ada di Indonesia ini semakin dipertanyakan. Setelah di beberapa Institusi terbongkar ada beberapa makelar kasus. Sebut saja yang pada saat ini sedang membooming yaitu bagaimana di Departemen Keuangan khususnya perpajakan dan juga Kepolisian RI.Hal yang sangat memalukan saya lihat. Mereka adalah pihak-pihak yang bekerja mengatasnamakan untuk kepentingan dan kemajuan negara Indonesia ini, namun dibelakang layar perbuatan mereka sungguh sangat disayangkan. Berawal dari beberan seorang Susno Duaji, akhirnya diketahuilah bahwa Gayus Tambunan terlibat dalam kasus ini. Sejumlah nama pun terseret sampai sekarang, ada yang sitetapkan sebagai tersangka ada pula yang masih diperiksa. Secara tidak langsung di kalangan masyarakat nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menjadi instansi yang negatif dan dinilai tidak benar. Kasus korupsi dan makelar kasus yang terjadi ini telah mencoreng wajah Departemen Keuangan secara umum.
Mengapa tidak?
Artinya remunerasi yang katanya dulu untuk melakukan reformasi birokrat khususnya DJP tidak menghasilkan sesuatu yang baik secara keseluruhan. Kita masih melihat beberapa pihak yang tidak puas dengan keadaan ini. Seharusnya ini sudah diwaspadai sejak dulu. Bukan hanya sekedar mendapat tunjangan saja, bagaimana kinerja juga harus diperhatikan. Sejumlah kalangan, baik dari tingkat pusat maupun daerah menyesalkan hal ini kenapa bisa terjadi. Namun inilah yang akan kita hadapi, selama masih ada kesempatan dan pikiran tamak manusia, maka hal sekecil apapun dalam kejahatan ini bisa selalu ada.
Yang selalu saya pertanyakan, apalagi setelah melihat ada group di Facebook yang mendukung untuk tidak membayar pajak, adalah apakah kita bisa menggenaralisasikan masalah ini secara keseluruhan terhadap DJP?
Tentu saja tidak.....
Penerimaan negara dari pajak juga terus meningkat selama lima tahun terakhir ini, kecuali tahun 2009 hanya sekitar 4,38 %.
Namun itu adalah keberhasilan dari DJP. Dan bukan karena segelintir orang didalam juga jadi kita anggap pegawai DJP akrab dengan hal itu. Banyak pegawai yang juga mempunyai prestasi yang membanggakan. Mereka bertindak profesional. Bekerja penuh integritas, dedikasi, dan penuh tanggung jawab. Sudah seharusnya DJP semakin bersemangat terus melakukan reformasi dalam "tubuhnya".
Kita sebagai orang yang berada di luar instansi (atau mngkn menyusul, hehe ^__^), harus bisa bersikap bijaksana dalam menyikapi permasalahan markus ini. Jangan hanya karena kasus ini, lantas kita tidak mau melakukan pembayaran pajak. Kalau sesuai lagu Armada Band, "mau dibawa kemana negara ini"
Apa kata dunia?
Ya benar kalau tidak dari sektor perpajakan yang membantu pelaksanaan pembangunan di Indonesia, dari mana lagi? Mari kita masyarakat Indonesia jadi seorang yang bijak untuk taat pajak dan berani mengawasi dan peduli untuk mengawasi penggunaannya.
Tulisan ini terinspirasi dari group di Facebook yang mendukung untuk tidak membayar pajak dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Terima kasih
0 comments:
Post a Comment